DISTRIBUTOR PULSA

Web Hosting

Selasa, 10 Agustus 2010

Penegakan Hukum di Kota Metro Berjalan Lambat

Beberapa tahun lalu, di Jakarta muncul sebuat peraturan tentang menyalakan lampu kendaraan bagi pengendara roda dua.Pada awalnya, peraturan ini diberlakukan khusus di jalan - jalan protokol ibu Kota seperti jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal sudirman dan lain sebagainya namun selanjutnya berlaku juga di setiap jalan di ibukota.Peraturan ini identik dengan peraturan sebelumnya yaitu Three in one yang berlaku juga untuk jalan - jalan protokol.Kehebatan peraturan Three in One ( 3 in 1) sangat efektif sampai saat ini.Maksudnya, peraturan itu masih dihormati oleh warga ibukota, peraturan yang mengharuskan kemdaraan roda 4 berpenumpang minimal 3 orang dalam jam - jam tertentu.Namun seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor ditambah pula dengan adanya jalur busway, menjadi pertanyaan apakah cara - cara tersebut efektid untuk mengurangi kemacetan di ibukota.

Kota Metro, sebuah kota yang tidak terlalu besar di propinsi Lampung, saat ini juga menerapkan peraturan yang sama dengan ibukota Jakarta, menyalakan lampu kendaraan roda dua pada siang hari. Jika dilihat dari pemberlakuan peraturan tentang lalu lintas tersebut yang mungkin berlaku di seluruh Indonesia tampak bahwa Kota Metro lambat dalam menerapkan peraturan tersebut.Berdasarkan informasi yang berkembang dalam masyarakat bahwa latarbelakang munculnya peraturan tentang menyalakan lampu pada siang hari adalah disebabkan oleh berdasarkan angka kecelakaan lalu lintas yang meningkat yang hampir sebagian besar adalah pengendara roda dua disebabkan oleh karena pengemudi kendaraan roda empat tidak dapat melihat dari kaca sepion adanya kendaraan roda dua disebelah kiri dan kanan serta belakang shingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan.Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya informasi dari masyarakat kota Metro tentang berita kecelakaan lalu lintas sepanjang Hari Taya Idul Fitri tahun lalu.Mungkin atas dasar tersebut, kota Metro memberlakukan peraturan menyalakan lampu kendaraan pada siang hari.

Sepanjang sepengetahuan kami bahwa lampu kendaraan bermotor dibuat dan dilekatkan pada kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih dari empat dibuat untuk memberikan sinar atau peneragan pada malam hari atau pada situasi yang gelap agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.Memang tidak ada larangan yang melarang membuat peraturan tersebut, tetapi apakah masih dalam batas kewajaran ataukah tidak logis sama sekali. Dan perlu juga dipertanyakan apakah peraturan tersebut akan berlaku lam sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengingat syarat dari sebuah peraturan dikeluarkan haruslah memenuhi rasa sosial atau dengan kata lain hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.Jika peraturan ini terhenti dan tidak lagi dihormati masyarakat meskipun produk hukum itu tetap berlaku, maka kesimpulannya adalah bahwa filosofi hukum yang menyatakan hukum itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tidak berlaku lagi.

Berkaitan dengan penegakan hukum di Kota Metro, ada sebuah perkara yang sejak tahun 1969 hingga saat ini belum dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Kota Metro.Gugatan perdata yang dilakukanoleh Yakkum Cabang Lampung untuk atas nama Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum (Yakkum) pusat di Solo (Surakarta) tentang persoalan pengosongan rumah yang berlatarbelakang persoalan internal managemen pada masa transisi proses pembangunan dan pengembangan rumah sakit Mardi Waluyo Metro.
Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Metro pada tahun 1969 yang selanjutnya masuk pada tingkat Bandung ke Pengadilan Tinggi Palembang dan Mahkamah Agung.Di dalam putusannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60 K/Sip/1973 disebutkan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 April 1972 bahwa memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Palembang untuk memeriksa kembali pokok perkara ini pada tingkat banding dan selanjutnya memutus pokok perkaranya.Salinan keputusan MARI tersebut baru diterima oleh pihak tergugat pada tahun 2004 itupun atas inisiatif tergugat (proaktif) setelah mendapatkan informasi dari BPN kota Metro dimana pengajukan sertifikat ditolak dengan alasan sengketa tanah.
Pada pertengahan tahun 2004, pihak tergugat mengajukan permohonan sertifikat tanah kepada kantor BPN Kota Metro sesuai dengan syarat - syarat yang ditetapkan oleh undang - undang.Namun, BPN Kota metro menolak permohonan tersebut dengan alasan adanya sengketa tanah diatas tanah yang dimohonkan sertifikat dan tidak menyebutkan perkara sengketa tanah yang dimaksud.
Sepanjang sepengetahuan tergugat bahwa persoalan tanah antara rumah sakit Mardi Waluyo dan rumah tergugat yang terletak di Jl.Jend.Sudirman No 158 Ganjar Asri, Metro Barat Kota Metro sudah diselesaikan dan tidak ada persoalan lagi sekitar tahun 1972 demikian juga dengan tanah-tanah yang ada disekitarnya juga tidak ada persoalan lagi.Namun entah mengapa BPN Kota Metro melakukan penolakan pengajuan sertifikat tersebut.

Dengan berdasarkan pada Putusan MARI No 60/K/Sip/1973 tersebut diatas sangatlah jelas dan sudah seharusnya dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Palembang pada tahun 1973 tersebut namun itupun juga tidak dilaksanakan hingga tahun 2004 dan hingga saat ini yang secara tegas berbunyi"Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Palembang untuk memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding dan selanjutnya memutuskan pokok perkaranya".Apabila perintah tersebut tidak dijalankan dan/atau terjadi penafsiran yang berbeda - beda dari putusan tersebut serta memberikan ruang toleransi untuk kepentingan lain maka rasa keadilan masyarakat akan terganggu mengingat Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga peradilan tertinggi dalam hirarki peradilan umum di Indonesia.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Add Your Comment